Seperti kita tahu, negara kita masih banyak memiliki
keterbatasan dalam hal keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan
terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk mendorong perekonomian, kebijakan
ekonomi makro diarahkan untuk mendorong peranan masyarakat dalam pembangunan
dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat. Di samping itu
langkah-langkah kebijakan lebih serius akan ditempuh untuk meningkatkan
pemerataan dan sekaligus mendorong potensi pembangunan yang belum termanfaatkan
selama ini antara lain di sektor pertanian, industri, dan di wilayah perdesaan
serta efektivitas dari kebijakan fiskal akan ditingkatkan dengan mempertajam
prioritas pembangunan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang memberi dampak
besar bagi masyarakat luas.
Dalam kaitan itu, pertumbuhan ekonomi didorong terutama dengan
meningkatkan investasi dan ekspor non-migas. Peningkatan investasi dan daya
saing ekspor dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi yaitu dengan
menyederhanakan prosedur perijinan, mengurangi tumpang tindih kebijakan antara
pusat dan daerah serta antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap
usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan
infrastruktur, menyederhanakan prosedur perpajakan dan kepabea-an, serta
meningkatkan fungsi intermediasi perbankan dalam menyalurkan kredit kepada
sektor usaha. Peranan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur akan makin
ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, kualitas pertumbuhan ekonomi ditingkatkan dengan
mendorong pemerataan pembangunan antara lain dengan mendorong pembangunan
pertanian dan meningkatkan kegiatan ekonomi perdesaan. Kualitas pertumbuhan
juga didorong dengan memperbaiki iklim ketenagakerjaan yang mampu meningkatkan
penciptaan lapangan kerja dengan mengendalikan kenaikan Upah Minimum Provinsi
agar tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laju inflasi, memastikan
biaya-biaya non-UMP mengarah pada peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta
membangun hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan tenaga kerja.
Kualitas pertumbuhan juga didorong dengan meningkatkan akses usaha kecil,
menengah, dan koperasi terhadap sumber daya pembangunan.
Upaya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin akan didorong oleh
berbagai kebijakan lintas sektor mengarah pada penciptaan kesempatan usaha bagi
masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kemampuan
masyarakat miskin, serta pemberian perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Stabilitas ekonomi dijaga melalui pelaksanaan kebijakan moneter yang
berhati-hati serta pelaksanaan kebijakan fiskal yang mengarah pada
kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan
ekonomi.
Stabilitas ekonomi
juga akan didukung dengan ketahanan sektor keuangan melalui penguatan dan
pengaturan jasa keuangan, perlindungan dana masyarakat, serta peningkatan
koordinasi berbagai otoritas keuangan melalui jaring pengaman sistem keuangan
secara bertahap. Dengan demikian, perlu dicatat sekurang-kurangnya terdapat
delapan langkah atau syarat yang dibutuhkan untuk mencapai target pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2013 ini.
1.
Pngeluaran pemerintah yang tepat waktu dan tepat sasaran.
2.
Implementasi pembangunan infrastruktur bidang energi dan
transportasi serta restrukturisasi mesin-mesin tesktil.
3.
Peningkatan ekspor nonmigas.
4.
Tidak naiknya harga-harga komoditas yang diatur pemerintah.
5.
Kelancaran distribusi terutama barang-barang kebutuhan pokok.
6.
Peningkatan investasi dan kapasitas produksi sektor riil.
Keenam langkah ini
merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah selaku otoritas fiskal dan
sektor riil. Adapun dua agenda lainnya ialah menjaga kestabilan makroekonomi
terutama inflasi dan mendorong fungsi intermediasi perbankan. Kedua agenda ini
merupakan tanggung jawab BI sebagai otoritas moneter dan perbankan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar